
Ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi, perhatian publik biasanya tertuju pada asap yang memenuhi udara, kualitas lingkungan yang memburuk, serta gangguan kesehatan masyarakat.
Namun ada persoalan lain yang tidak kalah serius dan sering luput dari perhatian: air bersih.
Bagi masyarakat umum, kekurangan air bersih sudah menjadi persoalan besar. Tetapi bagi pondok pesantren, persoalannya dapat menjadi jauh lebih kompleks.
Pesantren adalah tempat ratusan bahkan ribuan santri tinggal, belajar, beribadah, makan dan beristirahat dalam satu lingkungan. Air bukan hanya digunakan untuk mandi dan mencuci. Air dibutuhkan untuk wudhu, memasak, membersihkan lingkungan dan yang paling mendasar: untuk diminum.
Ketika kemarau panjang bertemu dengan karhutla, ketersediaan air bersih di pesantren semestinya menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat.
Pesantren Tidak Boleh Menjadi Titik Buta Krisis Air
Bayangkan sebuah pesantren dengan ratusan santri.
Setiap hari mereka membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketika sumber air menurun, sumur mengering atau kualitas air tidak lagi layak digunakan, pengelola pesantren harus mencari alternatif.
Masalahnya, tidak semua pesantren memiliki kemampuan finansial yang sama.
Pesantren besar mungkin memiliki sumur dalam, tandon besar, mesin pompa, instalasi penyaringan bahkan kendaraan untuk mengambil air.
Tetapi bagaimana dengan pesantren kecil yang mengandalkan sumur sederhana?
Bagaimana dengan pesantren yang berada di wilayah pedesaan dan jauh dari jaringan air perpipaan?
Dan bagaimana dengan pesantren yang harus menyediakan air minum untuk ratusan santri dengan kemampuan ekonomi yang terbatas?
Di sinilah krisis air akibat kemarau dan karhutla menjadi persoalan sosial yang perlu mendapatkan perhatian lebih luas.
Santri tidak boleh menjadi kelompok yang terlupakan dalam penanganan krisis lingkungan.
Air Minum Bukan Sekadar Kebutuhan, Tetapi Hak Dasar
Ada perbedaan antara kekurangan air untuk mencuci dengan kekurangan air untuk minum.
Ketika air untuk mencuci terbatas, aktivitas pesantren mungkin masih dapat disederhanakan.
Tetapi ketika air minum sulit diperoleh, persoalannya menyangkut langsung kesehatan dan keselamatan manusia.
Santri membutuhkan air yang aman untuk dikonsumsi setiap hari.
Mereka belajar sejak pagi, mengikuti kegiatan pesantren, menghafal Al-Qur’an, mengikuti kajian, beribadah, berolahraga dan menjalankan berbagai aktivitas lainnya.
Tubuh mereka membutuhkan cairan yang cukup.
Karena itu, dalam situasi krisis air, prioritas pertama haruslah memastikan tersedianya air minum yang aman bagi para santri.
Jangan sampai pesantren dipaksa memilih antara membeli air untuk minum atau menggunakan anggaran untuk kebutuhan pendidikan lainnya.
Karhutla dan Krisis Air Harus Dilihat sebagai Satu Persoalan
Selama ini karhutla sering dipahami sebagai persoalan kebakaran.
Padahal dampaknya berlapis.
Api merusak ekosistem. Kemarau memperparah kekeringan. Asap mengganggu kesehatan. Aktivitas masyarakat terganggu. Sumber air dapat berkurang. Dan pada akhirnya kelompok yang paling rentan harus menanggung dampaknya.
Kondisi saat ini menunjukkan betapa seriusnya persoalan tersebut. Laporan terbaru menyebut emisi kebakaran Indonesia melonjak tajam pada awal September 2026, dengan Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Pontianak bahkan mengalami kualitas udara yang berada pada tingkat berbahaya.
Di sisi lain, pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Ini menunjukkan bahwa persoalan air bukan sekadar kekhawatiran, tetapi sudah menjadi kebutuhan nyata di lapangan.
Maka penanganan karhutla seharusnya tidak hanya berbicara tentang bagaimana memadamkan api.
Pesantren Perlu Masuk dalam Peta Distribusi Bantuan Air
Pemerintah memiliki peran penting dalam persoalan ini.
Ketika distribusi air bersih dilakukan ke wilayah terdampak, pondok pesantren yang berada di kawasan terdampak semestinya masuk dalam pendataan dan prioritas bantuan.
Bukan karena pesantren meminta perlakuan khusus.
Tetapi karena pesantren merupakan lembaga pendidikan yang menampung banyak anak dalam satu lingkungan.
Satu mobil tangki air yang dikirim ke sebuah pesantren dapat membantu memenuhi kebutuhan ratusan santri.
Pemerintah daerah bersama BPBD, dinas terkait, lembaga zakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sipil dapat membangun gerakan air bersih untuk pesantren terdampak karhutla.
Bentuknya sederhana.
Pemerintah menyediakan distribusi air.
Pesantren menyediakan tempat penyimpanan.
Dunia usaha dan lembaga sosial dapat membantu menyediakan tandon, galon, filter air dan kebutuhan sanitasi.
Masyarakat dapat ikut berdonasi.
Dengan kolaborasi seperti ini, krisis air tidak harus berubah menjadi krisis kemanusiaan.
Ada satu kebiasaan yang perlu diubah: menunggu sampai masalah menjadi besar baru bergerak.
Jika sebuah pesantren sudah kehabisan air minum, berarti bantuan datang terlambat.
Semestinya pemerintah dan lembaga terkait memiliki peta pesantren yang rentan terhadap kekeringan dan karhutla.
Wakaf Air untuk Pesantren
Ada pula peluang yang sebenarnya sangat dekat dengan tradisi masyarakat Muslim: wakaf air.
Wakaf tidak selalu harus berupa tanah atau bangunan.
Dalam konteks krisis air, masyarakat dapat bergotong royong menyediakan sumur, tandon, instalasi penyaringan, depot air minum, atau sarana distribusi air bagi pesantren.
Sebuah sumur yang dibangun bersama mungkin terlihat sederhana.
Tetapi jika airnya digunakan ratusan santri untuk minum, wudhu dan kebutuhan sehari-hari, manfaatnya dapat berlangsung bertahun-tahun.
Di sinilah konsep sedekah jariyah menemukan bentuk yang sangat nyata.
Memberikan air kepada orang yang membutuhkan bukan hanya tindakan sosial.
Ia juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan. Santri saat ini menghadapi banyak tantangan.
Kabut asap dapat mengganggu kesehatan. Aktivitas luar ruangan menjadi terbatas. Proses pendidikan dapat terganggu.
Jika pada saat yang sama mereka harus menghadapi kesulitan mendapatkan air minum, maka krisis yang dialami menjadi berlapis.
Padahal mereka adalah generasi yang sedang dipersiapkan untuk masa depan.
Di pesantren, mereka belajar agama, menghafal Al-Qur’an, mempelajari ilmu pengetahuan dan membangun karakter.
Mereka tidak boleh kehilangan hak atas kebutuhan dasar hanya karena tinggal di lembaga pendidikan yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya.
Krisis Air Harus Menjadi Evaluasi Bersama
Karhutla 2026 seharusnya menjadi momentum bagi Kalimantan Barat untuk mengevaluasi sistem ketahanan airnya.
Bukan hanya untuk masyarakat perkotaan.
Tetapi juga untuk sekolah, madrasah, pondok pesantren, rumah ibadah, panti asuhan dan lembaga pendidikan lainnya.
Setiap pesantren harus memiliki cadangan air darurat.
Setiap pesantren di wilayah rawan kekeringan perlu memiliki tandon yang memadai.
Pesantren juga perlu memiliki sistem penyaringan air yang aman serta prosedur menghadapi kondisi darurat.
Pemerintah dapat membantu melalui program sarana air bersih pesantren.
Dunia usaha dapat mengambil peran melalui CSR.
Lembaga zakat dapat membuat program khusus bantuan air.
Dan masyarakat dapat menghidupkan kembali semangat gotong royong.
Tetapi pengalaman menghadapi krisis air harus meninggalkan pelajaran.
Kita tidak boleh menunggu sumur pesantren kering untuk menyadari bahwa santri membutuhkan air.
Kita tidak boleh menunggu anak-anak sakit untuk menyadari pentingnya air minum yang aman.
Dan kita tidak boleh melihat pesantren hanya sebagai tempat pendidikan agama, lalu melupakan kebutuhan dasar manusia yang tinggal di dalamnya.
Ketika rumah mereka kekurangan air, masyarakat tidak boleh berpaling.
Sebab sesungguhnya, menjaga air untuk santri berarti menjaga kesehatan mereka, menjaga pendidikan mereka, dan pada akhirnya menjaga masa depan Kalimantan Barat.
Jangan sampai api membakar hutan, asap mengganggu kesehatan, dan kekeringan menghilangkan air minum para santri.
Karena ketika air menjadi langka, yang sedang kita pertaruhkan bukan hanya kehidupan hari ini.
Kita sedang mempertaruhkan masa depan generasi.







